Makin kompleks saja masalah yang terjadi di Papua. Belum kering airmata keluarga korban penembakan di Puncak Jaya, derita rakyat Papua makin bertambah dengan kelangkaan BBM yang dipicu oleh isu kenaikan harga BBM. Sempat tersiar kabar dari keluarga saya di Nabire bahwa di pedalaman harga bensin bisa mencapai Rp.50 ribu.

Meski kedua orangtua saya berasal dari jawa timur, saya lebih merasa bahwa saya juga merupakan rakyat papua. Mungkin karena saya lahir di Jayapura membuat saya lebih bermimpi bahwa masa depan saya adalah hidup di tanah papua, tanah kelahiran saya.

Kembali ke permasalahan yang ingin saya utarakan yakni perihal ke-kompleks-an masalah yang dialami rakyat papua terutama warga miskin papua. Saya masih ingat di tahun 2001 saat itu saya masih sekolah kelas 2 SMP, tanah papua bergejolak karna tewasnya Theys Eluway pemimpin Presidium Dewan Papua. Sekolah-sekolah sempat diliburkan beberapa hari karena suasana tidak kondusif. Belum lagi ditambah pemutusan aliran listrik dari PLN yang membuat malam hari di Nabire khususnya makin mencekam.

Permasalahan yang sangat kompleks di bumi cendrawasih ini bisa saya kerucutkan menjadi dua. Yakni, rasa aman dan kesejahteraan.

Bumi papua khususnya kabupaten Puncak Jaya, akhir-akhir ini sepertinya telah menjelma menjadi ladang pembunuhan. Bagaimana tidak, sepanjang 2012 saja telah terjadi setidaknya lima kali penembakan yang mengakibatkan sedikitnya 4 orang korban jiwa.

Setiap terjadi penembakan, aparat selalu kalah cepat (jika tidak dikatakan lambat) dalam mengejardan mengungkap pelaku. Selain sukar menemukan saksi dan alat bukti, medan berupa perbukitan dan hutan menyulitkan aparat kepolisian untuk mengungkap kasus penembakan di Puncak Jaya. Perbukitan dan hutan tidak bisa menjadi pembenaran atas pembiaran dalam pengusutan para pelaku penembakan.

Bahkan saya sering mendengar kabar dari orangtua di Nabire juga sering terjadi pembunuhan para tukang ojek. Penduduk Papua kini telah kehilangan rasa aman untuk hidup di tanah leluhur mereka. Harus tegas dikatakan bahwa tugas negara ialah memberi rasa aman kepada setiap warga. Negara terkesan lari dari tanggung jawab itu.

Sebenarnya sejak Theys ditemukan tewas dengan leher terjerat di dalam mobilnya beberapa tahun lalu, suhu politik dan perjuangan ke arah kemerdekaan Papua menyusut. Lalu mengapa suara-suara yang menginginkan Papua merdeka kembali menggema setelah sekian tahun?

Seperti yang saya singgung diatas, hal yang paling mendasar adalah faktor kesejahteraan dan rasa aman. Setelah menjadi bagian NKRI, rakyat belum merasakan perubahan mendasar dalam kedua hal itu. Mengapa otonomi khusus yang diberikan kepada Papua tidak juga mampu meredam gejolak di sana? Saya melihat perilaku para pemimpin merupakan sumber persoalan, baik pemimpin di pusat maupun daerah itu sendiri.

Sebagai pejabat terpilih, gubernur dan para pejabat dibawahnya seharusnya betul-betul mencurahkan waktu dan pikirannya untuk kemajuan Papua dan kesejahteraan rakyat. Jangan lagi mencari kekayaan untuk pribadi maupun keluarga. Sebab kucuran dana Otonomi khusus yang luar biasa besar akan menguji komitmen mereka semua. Jika mereka tidak mampu mengendalikan godaan, korupsi akan merajalela.

Alih-alih membenahi kemajuan papua, mereka lebih sering berada di ibukota dengan alasan mencari dana investasi dari pengusaha-pengusaha yang ada di papua. Sungguh memalukan! Bukannya zaman sudah serba canggih? Tidakkah dengan via telepon mereka dapat menghubungi investor-investor tersebut? Jika memang mereka tertarik, sudah barang tentu mereka akan meninjau langsung ke tanah papua. Mereka (para investor) mungkin masih khawatir untuk menggelontorkan dana ke papua. Alasannya jelas, keamanan dan transparansi birokrat papua masih belum baik atau bahkan bisa dikatakan sangat bobrok.

Keadaan semakin parah saat sejumlah kepala daerah di Papua diperiksa dalam kasus korupsi. Tampaknya dana Otsus yang triliunan membuat banyak orang “mabuk”. Para bupati berubah jadi raja-raja kecil. Mereka juga lebih sering terlihat di Jakarta ketimbang bersama rakyat memajukan daerahnya. Alasannya klise: mencari peluang investasi. Tapi dalam beberapa kesempatan saya melihat “raja-raja kecil” itu hidup berfoya-foya dengan fasilitas mewah di Jakarta. Sementara rakyatnya tetap hidup dalam kekurangan. Sungguh ironis.

Belum lagi “semut-semut” dari luar Papua yang mencoba ikut menikmati manisnya gula yang meluber di sana semakin memperparah keadaan. Bukan rahasia lagi, para pejabat dari luar Papua yang ditugaskan di Bumi Cenderawasih berusaha secepat-cepatnya mengeruk kekayaan untuk modal ketika pulang ke daerah masing-masing. Papua hanya menjadi obyek untuk mengeruk kekayaan. Tak ada niat tulus untuk membangun dan menyejahterakan rakyat Papua yang merupakan bagian dari NKRI.

Maka, jangan heran apalagi kaget jika belakangan ini muncul kembali keinginan rakyat Papua untuk merdeka. Mereka tidak melihat jalan keluar lain untuk bisa menikmati hidup layak secara ekonomi dan bebas dari ancaman kekerasan yang terus mendera mereka. Rakyat Papua selama ini harus menanggung akibat dari kelakuan para pemimpin yang sibuk memikirkan kepentingan mereka sendiri.