“B*ng**t…!!!, kalo orang biasa yang melanggar ditilang, tapi kalo atasannya yang melanggar mereka malah tunduk gak berani menegur apalagi menilang”, gerutu seorang supir angkot yang ditilang karena memarkir kendaraan pada rambu yang salah. “Saya gak tahu pak kalo ada rambu begini soalnya kemaren belum ada” Sang polisi tak bergeming dengan alasan si sopir dan tetap sibuk menyoret-nyoret kertas tilang.

Sebuah kisah yang tak asing kita dengar dari gerutuan orang-orang di sekitar kita. Sang polisi tak salah sih menilang si sopir karena telah ada undang-undangnya. Namun yang membuat hati kita juga ikut menggerutu bahwa sikap polisi yang hanya menindak tegas pada orang-orang biasa atau lebih tepatnya orang yang berada di bawah derajatnya. Dan berbanding terbalik jika yang melanggar adalah atasannya.

Perihal tidak meratanya kedudukan warga negara di mata hukum kini semakin menjalar dimana-mana. Bukan hanya sebatas permasalahan tilang-menilang, namun juga merambah pada masalah pengusutan kasus korupsi yang seakan telah menjadi penyakit endemik Indonesia.

Melihat kiprah KPK dalam mengejar para koruptor patut kita acungi jempol meski masih kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Mereka begitu getol mengejar Gayus yang notabene hanya pegawai tingkat 3A. Namun membiarkan para koruptor kelas kakap.

Publik semakin tak percaya terhadap pemerintah. Seruan Hari Stop Kebohongan semakin terdengar dimana-mana yang merupakan akumulasi kekecewaan pemerintah dalam memerangi korupsi di negara kita ini. Bukankah Presiden telah siap berada di garis terdepan dalam memerangi KKN.

Nabi: “Orang-orang sebelum kamu telah binasa disebabkan bila seorang bangsawan mencuri dibiarkan (tidak dihukum), tetapi jika yang mencuri seorang yang miskin maka dia ditindak dengan hukuman. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Apabila Fatimah anak Muhammad mencuri maka aku pun akan memotong tangannya.”

Diskriminatif kedudukan warga negara juga terjadi di dunia olahraga khususnya sepak bola. Seakan menyiram bensin pada bara api yang telah berkecamuk dalam dada setiap insan sepakbola Indonesia akibat carut marutnya kepengurusan PSSI yang telah tercampuri dengan masalah politik. PSSI tetap bersikukuh mencoret para pemain yang bermain di LPI (Liga Primer Indonesia) dari tim nasional yang menurut mereka adalah kompetisi yang illegal.

Walau begitu, masih ada angin segar dari MENPORA Andi Malarangeng yang menyatakan bahwa pemain dalam hal ini Irfan Bachdim yang merumput di LPI tetap bisa membela TIMNAS. Andi mengatakan, tidak boleh ada perseturuan ras, agama, partai politik, atau golongan apa pun dalam dunia sepak bola. Menurut dia, semua orang yang menjadi warga negara Indonesia berhak memakai kostum dengan lambang Garuda di dadanya dan mewakili Merah Putih. “Pada prinsipnya, putra-putri terbaik bangsa berhak untuk mewakili timnas Indonesia. Yang perlu dicatat, tidak perlu ada diskriminasi,” ujar Andi usai menghadiri pemaparan prioritas kerja Kemenkokesra di kantor Menkokesra, Jakarta, Selasa, (3/1/2011). “Hal ini sudah saya tegaskan berkali-kali kepada media massa,” katanya.

Dia menambahkan, tidak boleh ada diskriminasi dalam sepak bola, termasuk juga di klub mana dia bertanding.

Mungkin kita nantikan saja kiprah timnas “suci” jebolan (koru)PSSI pada pra olimpiade melawan Turkmenistan. Mudah2an hukum di negara kita semakin menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.