pritaIni merupakan lanjutan dari pendapat saya tentang tertangkapnya Prita Mulyasari karena dakwaan pencemaran nama baik kepada RS. OMNI Internasional ( baca, {Prihatin} Prita Mulyasari). Prita sendiri ditahan setelah surat pembacanya di detik.com tersebar melalui milis-milis dan RS. omni pun tidak terima atas pengakuan Prita tersebut.

Kasus ini sempat menjadi headline beberapa surat kabar dalam beberapa minggu, bahkan seakan melenyapkan gegap gempita PILPRES. Banyak kontroversi yang bermunculan, mulai dari kunjungan beberapa capres yang dianggap memanfaatkannya untuk memperoleh suara dalam pilpres mendatang hingga indikasi adanya kasus suap.

Akhirnya, tepatnya Kamis 25 Juni 2009, Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang dipimpin Karel Tuppu menghentikan kasus dugaan pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra, Tangerang yang menjerat Prita Mulyasari.

Hakim menerima eksepsi (pengecualian, pen) yang diajukan pihak Prita Mulyasari dan menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jika Prita Mulyasari bersyukur atas putusan hakim, sebaliknya jaksa mengaku kecewa. “Kami tidak puas dengan putusan hakim,” kata Jaksa Riyadi, usai sidang di Pengadilan Negeri Tangerang.

Sebelumnya, Prita didakwa dengan pasal berlapis. Yakni tentang percemaran nama baik dengan tuntutan 1,4 tahun penjara, serta pencemaran nama baik secara tertulis dengan ancaman 4 tahun penjara, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah.

Kemenangan Prita merupakan kemenangan publik yang sukses memberikan tekanan terhadap kasus yang tak berperikeadilan ini. Sebab, publik melalui media telah memberikan tekanan luar biasa terhadap ketidakadilan yang menimpa Prita.

Jika dilihat dari sisi hukum, bebasnya Prita memang menunujukkan kekeliruan cara pandang hukum, khususnya dalam penerapan undang undang.

Dari sisi politik, Kemenangan Prita memberikan inspirasi pada publik jika mengalami ketidakadilan untuk bereaksi dan melakukan tindakan. Dalam kasus Prita tekanan publik begitu besar, dan keadilan lebih cepat terwujud. Ini harus diakui sebagai kesuksesan publik.

Aparat penegak hukum seharusnya lebih selektif serta melihat keadaan dan kondisi masyarakat dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang masuk.

Mudah-mudahan, dengan adanya kasus Prita, hukum di negara kita tercinta dapat berdiri tegak tanpa pandang bulu.

Kita dapat mengambil i’tibar (pelajaran) agar kita dapat dituntut berfikir sebelum bertindak.

Mengutip ucapan seorang sahabat, “satunya kata direnungkan, satunya langkah difikirkan”.